Angka kemiskinan diprediksi naik satu persen jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga
akhir Januari 2013, data kemiskinan terbaru Indonesia mencapai 28,59
juta orang atau 11,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Jika
persentasenya bertambah satu persen, maka akan ada penambahan penduduk
miskin sekitar 2,5 juta orang. Maka, angka kemiskinan kembali bertengger
di atas 30 juta orang.
Kenyataan di atas memang tidak bisa dihindari. Kenaikan BBM mengakibatkan laju inflasi meningkat. Bank Indonesia memperkirakan, bila pemerintah menaikkan harga BBM Rp 1.000, maka akan ada dampak langsung inflasi sebesar 0,62 persen.
Jika
tarif angkutan juga naik, maka secara proporsional akan ada tambahan
tekanan inflasi lagi sebesar 0,78 persen. Naiknya tarif angkutan pasti
berdampak tidak langsung terhadap komoditas lainnya, maka ada tambahan
inflasi 0,23 persen. Sehingga total inflasi akibat kenaikan BBM adalah
1,63 persen.
Bagi
masyarakat berpenghasilan tinggi, inflasi sekitar 1,63 persen mungkin
tidak terasa pengaruhnya. Namun bagi masyarakat yang berpenghasilan
rendah, inflasi tersebut akan menggerus daya beli. Akan ada 2,5 juta
orang jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Diprediksi target Pemerintah tidak akan tercapai dalam menurunkan angka kemiskinan dibawah satu digit pada tahun 2015 searah target MDGs akibat kenaikan harga BBM dan kondisi ekonomi global yang masih suram.
Untuk
mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan berbagai
program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi empat kluster.
- Kluster pertama, program bantuan langsung bagi rakyat miskin seperti Program BLT, jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan persalinan (Jampersal), program keluarga harapan (PKH) dan Program BOS
- Kluster kedua, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri
- Kluster ketiga, pinjaman kredit usaha rakyat (KUR)
- Kluster keempat, program murah bagi rakyat miskin.
Dana
yang digulirkan untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan
(Pronangkis) sangat besar. Pada tahun 2004, pemerintah menggelontorkan
dana Pronangkis sekitar Rp 28 triliun. Tahun 2012, anggaran Pronangkis meningkat 200% menjadi Rp 99,2 triliun.
Namun,
besarnya anggaran untuk Pronangkis belum berbanding lurus dengan hasil
pengurangan penduduk miskin di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari data
lima tahun terakhir (2007 – 2012).
Data BPS per 31 Maret 2007, tingkat kemiskinan Indonesia adalah 17,8 persen atau sekira 37.17 juta orang. Lima tahun kemudian per
September 2012 mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen. Ada
pengurangan jumlah penduduk miskin sekira 8,27 juta orang. Rata-rata,
rakyat miskin yang terentaskan dari kemiskinan kurang lebih 1,5 juta orang per tahun.
Dari
data di atas, bisa dilihat kinerja program penanggulangan kemiskinan
belum sesuai harapan. Dengan data kemiskinan terbaru, jika tidak ada
terobosan terbaru dari pemerintah, maka dibutuhkan waktu kurang lebih 20
- 25 tahun lagi bagi rakyat Indonesia benar-benar terbebas dari
kemiskinan.
Ironis
memang, saat ini Indonesia sudah menjadi anggota G-20. Kekuatan
ekonominya ada diurutan 16. Tahun 2012, Pertumbuhan ekonomi Indonesia
terbesar kedua setelah China. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi
Indonesia rata-rata enam persen, ternyata belum mampu secara signifikan
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Dengan
kinerja pengurangan kemiskinan 1,5 juta per tahun, maka satu persen
pertumbuhan ekonomi hanya bisa mengurangi kemiskinan kurang lebih 250
ribu orang.
Dengan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelas menengah Indonesia memang
bertambah. Namun penduduk paling miskin belum optimal memanfaatkan
peluang - peluang pertumbuhan dengan baik. Masih ada ketimpangan
distribusi hasil pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah. Pemeliharaan
stabilitas makro ekonomi oleh Pemerintah hanya bermanfaat besar bagi
kalangan menengah ke atas, termasuk program subsidi BBM.
Kemudian,
program penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan kemampuan
penduduk miskin melalui bantuan langsung, investasi pendidikan baik
formal maupun non-formal, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap
pelayanan dasar kesehatan, infrastruktur dan kredit lunak, belum di
imbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang signifikan.
Walaupun meningkat, Inflasi kembali meresistensi pendapatan masyarakat
miskin, sehingga mereka tidak pernah bisa beranjak dari bawah garis
kemiskinan.
Menurut Bank Dunia, dengan indikator garis kemiskianan 2
US dollar, Indonesia memiliki karakteristik kemiskinan yang sangat
unik, karena tingginya jumlah penduduk ’hampir miskin’. Penduduk
Indonesia memiliki tingkat kerentanan untuk ’menjadi miskin’ sangat
tinggi yang diakibatkan guncangan-guncangan yang ada seperti kehilangan
pekerjaan, bencana alam, sakit dan kenaikan BBM.
Menurut Ekonom dari Bank Dunia, DR. Vivi Alatas, kemiskinan di Indonesia memiliki tiga karakteristik yang menonjol.
- Pertama, hampir 50% pendapatan rumah tangga Indonesia berkerumun di sekitar garis kemiskinan nasional, yaitu 1.5 US dollar per hari, hal ini membuat banyak rumah tangga tidak miskin retan terhadap kemiskinan.
- Kedua, perhitungan angka kemiskinan dari segi pendapatan minimal versi BPS tidak dapat mencerminkan kemiskinan di Indonesia secara sepenuhnya, banyak penduduk Indonesia yang ’tidak miskin dari segi pendapatan’ dapat tergolong miskin berdasarkan kurangnya akses mereka terhadap layanan publik dan buruknya indikator-indikator pembangunan manusia mereka.
- Ketiga, dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan alam yang sangat berbeda, profil kemiskinan antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda, dan ini menjadi satu karakteristik yang khas dari kemiskinan di Indonesia.
Oleh
karena itu, agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu “mengguncang”
Kelompok penduduk “hampir miskin” dan kelompok miskin, Pemerintah
mengeluarkan kebijakan proteksi sosial dengan program bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM).
Melalui Kementrian Sosial, ada tiga program BLSM yang dirancang untuk mengerem angka kemiskinan pasca kenaikan BBM.
- Pertama, penerimaan beras miskin ditingkatkan dari 13 kilogram jadi 30 kg per kepala keluarga.
- Program kedua, bantuan siswa miskin. 4,8 juta anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah akan mendapat bantuan siswa miskin.
- Ketiga, program keluarga harapan. Nilai bantuan untuk keluarga harapan akan ditingkatkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,8 juta per tahun.
Pemerintah menegaskan, kenaikan harga BBM akan dilakukan jika dana kompensasinya sudah siap.
“BBM
akan dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap. Tidak boleh ada gap
waktu, maka tergantung dana kompensasi siap, pemerintah sudah siapkan
rencananya. Rencana kami apa saja, tidak lama akan segera disampaikan
ke DPR RI dalam bentuk RAPBN Perubahan 2013,” kata SBY. Dilansir
Antaranews.com, Jum’at (10/05/2013)
Pertanyaannya sekarang, apakah kompensasi BBM efektif memproteksi masyarakat miskin pasca kenaikan harga BBM?
Untuk
kelompok penduduk miskin, memang selama ini sudah ada program sejenis
melalui program kluster pertama. Namun, penerima manfaatnya belum 100
persen tepat sasaran. Data kemiskinannya banyak yang tumpang tindih.
Kemudian,
bantuan temporer pemerintah melalui program BLSM belum mampu menyentuh
akar persoalan kemiskinan. Kompensasi diibaratkan obat pereda rasa sakit
untuk meredakan sementara
nyeri seseorang, tanpa bisa menyembuhkan penyakitnya. Sangat menyedihkan
jika Program Penanggulan kemiskinan yang sudah berjalan selama ini,
juga tidak bisa menyentuh akar persoalan kemiskinan di Indonesia.
Muhammad Ridwan
(Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung | Citizen Reporter di www.mediawarga.info)
Referensi Tulisan:
1. Artikel DR. Vivi Alatas, Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia | www.indovop.org
2. Antaranews.com
0 komentar