Presiden SBY dan Politik Keseimbangan

Oleh : Muhammad Ridwan

Dalam sepekan di bulan Maret 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara marathon melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh nasional dan tokoh media. Pertama, pertemuan Presiden SBY dengan Letjend (Purn) Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pada Senin (11/3/2013). Kedua, pada Rabu (13/3/2013), Presiden SBY bertemu dengan tujuh Purnawirawan Jenderal, yaitu : Luhut Panjaitan, Subagyo HS, Fahrul Rozi, Agus Wijoyo, Johny Josephus, Sumardi, dan Suaidi Marasabessy. Ketiga, pertemuan dengan13 ormas Islam termasuk Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) pada Kamis (14/3/13). Dan terakhir, pertemuan dengan pimpinan media pada Jum'at (15/03/13).

Pertemuan Presiden dengan banyak kalangan tersebut, tentu mengundang banyak pertanyaan, ada apa?

Mengenai pertemuannya dengan Prabowo, muncul spekulasi bahwa Presiden SBY memberikan ‘"Endorsement" awal kepada Prabowo untuk menajadi suksesor Presiden SBY di tahun 2014, namun dengan syarat Partai Gerindra mendukung Presiden SBY sampai tahun 2014. Kemudian, pertemuan dengan tujuh Jenderal dianggap sebagai bentuk dukungan kepada Presiden terkait isu penggulingan SBY dan membahas proses suksesi di tahun 2014. Selanjutnya, pertemuan dengan pimpinan Ormas Islam sebagai bentuk kegelisahan Presiden SBY terkait adanya beberapa elemen "kekuatan Islam" yang melakukan resistensi kepada Pemerintahan SBY-Boediono. Sedangkan pertemuan dengan Pimpinan Media Masa ditafsirkan untuk mencari dukungan media atas penyelenggaraan pemerintahan SBY-Boediono agar stabilitas nasional tetap terjaga terkait berita-berita yang diangkat media yang cenderung mendiskreditkan Keluarga Cikeas.

Apakah Presiden SBY sedang membangun keseimbangan politik baru? Memang "tensi politik" tanah air agak memanas pasca ditetapkannya Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak (LHI), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU), sebagai tersangka oleh KPK. Kebetulan kedua tokoh tersebut bisa dibilang berasal dari dua "mainstream" kekuatan politik Islam, yakni PKS dan KAHMI.

Namun, semua spekulasi di atas dibantah langsung oleh Istana. Melalui akun media sosial, staff ahli Kepresidenan bidang bencana alam, Andi  Arief. Mengutip pers rilis Stafsus Presiden, Velik Wanggai, Andi Arief menjelaskan bahwa pertemuan Presiden SBY dan Prabowo hanya pertemuan biasa, tidak membicarakan masalah pemilihan Presiden tahu 2014. Berikut rilis Istana mengenai inti pertemuan Presiden SBY dan Prabowo Subianto yang dikutip dari akun media sosial Facebook Andi Arief :

1. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini berharga karena para tokoh politik akan well-informed atas kebijakan, progress, dan tantangan bangsa saat ini; 
2. Presiden SBY menyampaikan overview perkembagan ekonomi nasional dan capaian-capaian kebijakan luar negeri Indonesia; 
3. Prabowo mengakui bahwa keberhasilan manajemen pembangunan ekonomi Indonesia dan Prabowo mengakui adanya kesamaan pandangan antara SBY dan Prabowo dalam pengentasan kemiskinan; 
4. Prabowo mengakui adanya kesamaan pandangan dengan SBY tentang kemandirian bangsa, terutama mendukung Indonesia keluar dari IMF; 
5. Prabowo meminta agar kita meninjau ulang pola Pilkada langsung yang timbulkan ekses-ekses negatif;
6. Prabowo meminta agar kita semua menjaga stabilitas nasional, dan meminta para pemimpin/tokoh-tokoh politik agar berpolitik yangg santun dan sejuk. (Velix Wanggai, Stafsus Presiden). 

Namun, rilis tersebut tidak bisa menyembunyikan realitas politik saat ini bahwa Presiden sedang "galau" dengan konstelasi politik saat ini, khususnya terkait isu Century dan Hambalang.  Terbukti, setelah pertemuan Presiden SBY dengan Prabowo  Subianto, dilanjutkan pertemuan dengan tujuh purnawirawan Jenderal, Ormas-ormas Islam dan pimpinan media masa.

Tak bisa dipungkiri, pemerintah SBY sedang dalam sorotan publik. Banyak kritik  dan asumsi-asumsi terkait kasus LHI, AU, Kasus Hambalang dan Kasus Century  yang ditujukkan kepada Presiden SBY. Ada yang bersifat objektif, tapi ada juga yang subjektif,  bahkan bisa jadi bola liar. Salah satu cara menangkap bola liar tersebut yakni dengan cara memberikan penjelasan dan sentuhan emosional.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, membaca pertemuan dengan para purnawirawan Jenderal, pimpinan Ormas dan pimpinan media adalah upaya SBY untuk menjaga keseimbangan politik Tanah Air, mengutip Okezone.com (15/03/2013). 

Menurutnya, TNI, Media dan Ormas Islam tak bisa dipungkiri sebagai salah satu poros kekuatan nonformal. Dengan mendengarkan apa pesan mereka saja, SBY sudah berhasil mengundang simpati, apalagi sampai ada pesan politik di dalamnya. "Ini bisa menurunkan suhu politik," ungkapnya.

Presiden SBY sebagai seorang purnawirawan Jenderal TNI, tentu meminta dukungan politik dari TNI agar bisa menjaga stabilitas nasional sampai 2014, walaupun yang dihadirkan hanya para pensiunan TNI. Presiden SBY menganggap TNI masih diperlukan sebagai dinamisator dan stabilisator negara, walaupun TNI sudah melepas "Baju Dwifungsi" sejak tahun 2004.

Adanya isu kudeta pada tanggal 25 Maret 2012 dan resistensi oleh beberapa elemen organisasi Islam, dianggap membahayakan keberlangsungan pemerintahan. Hal tersebut mendorong Presiden SBY merangkul kekuatan Islam lainnya sebagai agama mayoritas di Indonesia. Kemudian, media masa adalah pilar ke-empat demokrasi, jika opini yang mendiskreditkan Presiden SBY dan keluarga terus dibiarkan, tentu akan menggerus kepercayaan rakyat terhadap Presiden dan partainya. Implikasinya, akan terjadinya krisis kepemimpinan nasional. Jika menjelang 2014 terjadi krisis kepemimpinan, maka suksesi yang diharapkan "khusnul khotimah" akan gagal. Dan, Indonesia bisa terjebak dalam kekacauan politik dan tidak bisa "tinggal landas" menjadi negara maju di tahun 2025. Akankah politik "Ken Arok" akan terjadi lagi di Indonesia?  

Wallahualam.