Tentara dan Politik

TNI AD Dalam Defile HUT TNI (Sumber: Garudamiliter.blogspot.com)

Media Warga Online - Pemilu Tahun 2004 merupakan momentum penting bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, TNI tidak lagi berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah Pemilu 2004. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2003,  semua anggota MPR-RI harus melalui pemilihan dan tidak ada wakil rakyat berdasarkan pengangkatan.

Dengan adanya amandemen tersebut, TNI terpaksa “angkat kaki” dari Perlemen. Maka, sejak tahun 2004 tidak ada lagi Fraksi TNI/ABRI di MPR-RI. Keluarnya TNI dari Parlemen, merupakan tuntutan dari gerakan reformasi yang menghendaki TNI/ABRI keluar dari politik praktis. Istilah populer dikalangan aktifis Mahasiswa tahun 1998, “TNI/ABRI harus kembali ke barak”. Maka sejak itu, konsep dwifungsi TNI/ABRI sudah tidak ada lagi. 
 

Dwifungsi TNI/ABRI
 

Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan Militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Konsep dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep "Jalan Tengah" yang diusulkan pada tahun 1958  oleh Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu kepada Presiden Soekarno untuk memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil. 
 

Menurut Jenderal Besar A.H. Nasution, dwifungsi TNI adalah memberikan cukup saluran pada tentara bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi, (untuk) turut serta menentukan, kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi.

Namun, pada masa pemerintahan Pak Harto, konsep ini mengalami perubahan tujuan awalnya. Dwifungsi era rezim Orde Baru menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perorangan) menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti Menteri, Gubernur, Bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah Fraksi ABRI/TNI. Akibatnya TNI/ABRI menjadi sangat kuat sebagai penyokong utama rezim Orde Baru yang cenderung otoriter terhadap kelompok atau kekuatan politik yang tidak sejalan dengan Pak Harto.
 

Dwifungsi TNI/ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Orde Baru. Pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin ini yang akan dimulai setelah Pemilu 2004.
 

TNI di Masa Reformasi
 

Ada fenomena menarik pada Pemilu 2004 dan 2009, walaupun dwifungsi TNI tidak ada lagi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlatarbelakang militer terpilih sebagai Presiden, dan banyak purnawirawan TNI yang berdiaspora atau menyebar ke berbagai partai politik untuk bertarung mendapatkan kursi di Parlemen.

Terkait peran TNI dalam kehidupan sosial politik di Indonesia, penulis jadi ingat dalam sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, medio tahun 2001 yang menghadirkan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI saat itu, Letjend Agus Widjoyo. Dalam presentasinya, Agus Widjoyo memaparkan peran TNI dalam kepemimpinan nasional pasca 1998 dengan sebuah grafik yang menggambarkan tren penurunan peran TNI dalam kepemimpinan nasional  periode 1998-2003.

Dengan analisanya, Agus Widjoyo meramalkan, tren penurunan tersebut hanya sementara. Diprediksi paling cepat 5 - 10 tahun, kepemimpinan nasional akan kembali ke TNI. Prediksi Agus Widjoyo ternyata benar, bahkan lebih cepat.  Tahun 2004, melalui Presiden SBY, TNI kembali jadi pemimpin nasional, walaupun kapasitas SBY waktu itu sebagai purnawirawan TNI. Apakah ini strategi baru TNI agar terus berkiprah dalam politik praktis?

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dr Kusnanto Anggoro berpendapat, terpilihnya SBY yang berlatarbelakang militer dan menyebarnya purnawirawan TNI ke partai politik adalah gejala biasa, karena dalam masa transisinya Indonesia menganut sistem hibrida. Berbeda dengan pengalaman negara Amerika Latin, seperti Argentina, yang memutus secara tegas antara rezim militer dan sipil. Menurut Dr Kusnanto Anggoro, jika masih ada pemikiran lama atau “konservatif” dibawa oleh pensiunan TNI ke parlemen dan eksekutif, yang akan terjadi adalah pemerintahan otoritarian semu (quazi-otoritarian government).

Namun, kekhawatiran banyak pihak akan kembalinya quazi-otoritarian government dengan terpilihnya Presiden SBY, serta banyaknya purnawirawan TNI menjadi anggota legislatif, sampai saat ini tidak terbukti. TNI sebagai institusi tidak lagi tergoda dalam politik praktis.

Setelah menarik diri dari Parlemen pada tahun 2004, TNI terus berbenah diri. Dimasa awal Pemerintahan Presiden SBY, reformasi di internal TNI dimulai. Dalam rentang tahun 2005 – 2013 TNI lebih fokus kepada peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi alutsista.

Saat ini, kinerja TNI meski tak selalu berjalan mulus, dinilai sudah membaik. Reformasi di TNI telah menghasilkan tentara yang lebih profesional. Namun, ujian TNI ada di tahun 2014. Di tahun politik tersebut, netralitas TNI akan kembali diuji. Semua pihak berharap TNI bisa menjaga netralitasnya dan tidak masuk sedikitpun dalam ranah politik.
 

Kini, berkat reformasi internal, kekuatan TNI mulai disegani kembali oleh negara tetangga dengan ‘Panen” alutsista terbaru yang mulai berdatangan sejak tahun 2004, setelah sekian lama “puasa” belanja alutsita modern. 
 

Tahun 2013, lembaga analisa militer Global Firepower merilis kekuatan Indonesia berada di urutan 15 dunia sejak Juni 2013. Sebelumnya, tahun 2011 lalu Indonesia masih berada di peringkat 18 besar dunia. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan program MEF (Minimum Essensial Force) atau pembangunan kekuatan dasar minimum yang dicanangkan Presiden SBY.
 

Semoga TNI lebih profesional dan modern. Dirgahayu TNI ke-68.
 

Oleh: Muhammad Ridwan
 

Referensi:

1. www.csis.or.id 

2. id.wikipedia.org