Blogsiana.com: PNPM Mandiri :: Muhammad Ridwan Personal Blog

PNPM Mandiri

Capaian Pengurangan Kemiskinan di Era SBY

By: Mediawarga.id on 22.46 / comment : 0 PNPM Mandiri, SBY

Angka kemiskinan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kurun waktu 2004-2014 terus mengalami penurunan. Dari 16.7 persen di tahun 2004, angka kemiskinan bisa ditekan menjadi 11 % pada tahun 2014. Berarti, ada penurunan kemiskinan sebesar, 5,7 Persen selama kurun waktu 10 tahun masa pemerintahan SBY.

Namun, Ratio Gini atau indeks kesenjangan antara si Kaya dan si Miskin memang sedikit meningkat. Menurut data BPS tahun 2005 Ratio Gini Indonesia sekitar 0,363 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,413. Data BPS bisa di Klik disini.

Angka kemiskinan memang selalu menjadi opini publik. Berhasil atau tidaknya suatu Pemerintahan oleh rakyat, salahsatunya di ukur dengan berhasil-tidaknya suatu rezim dalam menurunkan angka kemiskinan. Kadang masih ada nada sumbang ketika angka-angka kemiskinan dirilis oleh pemerintah SBY. Khususnya Ekonom yang tidak sependapat dengan kriteris kemiskinan Pemerintah.

Seperti Ekonom Hendri Saparini menyatakan—mengutip Kompas, Edisi 2 Juli 2008—Menurut beliau, menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan merupakan penyederhanaan persoalan. Walaupun ada program raskin (beras untuk keluarga miskin—Red) dan bantuan langsung tunai guna menutupi kebutuhan 2.000 kalori per hari untuk konsumsi, tapi hal tersebut belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat.

Quo Vadis PNPM Mandiri dalam Implementasi UU Desa?

By: Mediawarga.id on 21.10 / comment : 0 PNPM Mandiri

DPR-RI dan Pemerintah Pusat telah mensyahkan Undang-Undang (UU) Desa No. 6 tahun 2014 yang akan memberikan Desa alokasi dana untuk pembangunan. Berdasarkan UU Desa, pada 2015 atau 2016, setiap desa secara bertahap akan mulai menerima dana desa antara Rp. 700 juta – 1,3 Milyar. Dana desa disalurkan secara berkala dalam skala nasional.

Mengutip laman Setkab.go.id, UU Desa ini mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk didalamnya pembangunan Desa. Dari simulasi, sesuai pasal UU terkait sumber keuangan Desa, jumlah transfer dana tahunan untuk 73.440 Desa dapat mencapai Rp 104,6 Triliun. Angka tersebut lebih besar 10 kali lipat dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri selama tujuh tahun. Menurut data Kementerian dalam negeri tercatat dari 73.440 jumlah Desa di Indonesia, sekitar setengahnya merupakan dalam kategori Desa yang membutuhkan perhatian khusus, terutama pembangunan infrastruktur.

Tujuh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur dasar permukiman desa dan kelurahan di bantu oleh pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Relawan Pembaharu dan Reformasi Sunyi

By: Mediawarga.id on 21.52 / comment : 0 Muhammad Ridwan, PNPM Mandiri

Belajar Dari Pengalaman Pribadi

Saya hanya orang biasa saja, terlahir di sebuah desa di kaki bukit Hambalang pada 2 Maret 1978. Namanya Desa Tarikolot, terletak dikawasan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Terlahir dari orangtua berdarah Sunda yang sederhana. Saya menghabiskan masa remaja di Bogor sampai menamatkan pendidikan jenjang SMU pada tahun 1997.

Kemudian, ditahun yang sama “Ngumbara” di “Paris Van Java” Kota Bandung untuk kuliah di Kampus Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sampai tahun 2003, dan pernah terlibat haru birunya gerakan mahasiswa tahun 1998. Ditengah pengembaraan saya di Bandung, saya diberikan ujian dengan meninggalnya sang ibunda tercinta.

Karikatur Reformasi. Sumber : Matanews.com

Kejadian di penghujung tahun 1999, tepatnya bulan Desember, merupakan titik balik kehidupan pribadi saya ketika harus menghadapi kenyataan sang Ibunda tercinta meninggal dunia di rumah sakit ketika melahirkan calon si Bungsu, atau calon anak ke empat orangtua saya. Ironisnya ibunda meninggal tidak tertolong nyawanya karena faktor tidak sanggup membayar biaya operasi caesar.

Reformasi yang Senyap

By: Mediawarga.id on 20.28 / comment : 0 PNPM Mandiri

Media Warga Online - 15 tahun sudah reformasi bergulir. Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, Indonesia telah mengalami banyak perubahan besar diberbagai bidang.

Saat ini, Indonesia adalah anggota G-20, kelompok 20 negara yang menguasai 80 persen perekonomian dunia. Kekuatan Ekonomi Indonesia diurutan ke-16. Pertumbuhan ekonominya rata-rata 5,5 persen. Tahun 2012, PDB Indonesia hampir mencapai satu trilyun dollar. Dan pendapatan perkapitanya sudah mencapai 3500 - 4000 dollar. Indonesia sudah dikategorikan negara berpenghasilan menengah, tidak lagi masuk kategori negara miskin.

Transisi politik di Indonesia berjalan dengan baik. Kran demokrasi dibuka lebar. Kebebasan pers, berpendapat, berorganisasi, berpartai, keagamaan, dan lain-lain, diberikan kebebasan yang seluas-luasnya.

Pencapaian-pencapaian diatas merupakan perjuangan seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali eksponen angkatan 1998, para mantan Mahasiswa yang penah turun ke jalan untuk “menggusur” Soeharto dari singgasana-nya.

Banyak diantara aktivis Mahasiswa 1998, kemudian menjadi Politisi, seperti Anas Urbaningrum, Rama Pratama, Fahri Hamzah, dan Aceng Roni Sya’bana. Ada juga yang masuk lingkaran Istana seperti Andi Arief dan Deni Indrayana. Menjadi Akademisi/Ilmuwan seperti teman saya Andi Hakim, Iwan Permana Suwarna dan Awwal Hajime. Atau Dadan Hamdan yang berkiprah di LSM Walhi.

Saya kadang iri, melihat teman-teman berkiprah dengan baik di era reformasi ini. Pertanyaannya apa peran saya? Apakah jadi penonton saja? Iya, kadang saya malu juga pada diri sendiri. 15 belas tahun berlalu, sekarang, saya hanya seorang pendamping masyarakat. Sebutan kerennya, konsultan pemberdayaan masyararakat.

Anti Korupsi itu Keren, Anti Korupsi itu Gaya Hidup

By: Mediawarga.id on 20.06 / comment : 0 PNPM Mandiri

Oleh: Muhammad Ridwan *)

“Masyarakat harus disadarkan bahwa praktek korupsi cepat atau lambat akan memiskinkan mereka kembali. Oleh karena itu mereka harus sadar, harus ikut melawan praktek-praktek korupsi, juga melaporkannya,” Sujana Royat (Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri/Deputi Koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masarakat).

Kemiskinan dan Korupsi adalah permasalahan besar bangsa Indonesia saat ini. Kemiskinan dan Korupsi ibarat dua sisi mata uang, ada korelasi kuat. Dimana ada kemiskinan, dipastikan telah terjadi praktek korupsi. Penyebab kemiskinan memang multi dimensi, namun korupsi adalah variabel terbesarnya.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Indonesia ada tiga sektor yang sangat rawan terjadinya korupsi. Pertama, sektor pajak. Kedua, sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), Ketiga, perencanaan dan pemanfaatan anggaran Pemerintah. Kalau kita kaji, ketiga sektor tersebut sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.

Korupsi di Indonesia seolah-olah sudah menjadi budaya. Sebagian kalangan sudah menganggap korupsi adalah hal yang lumrah, tidak tabu lagi. Korupsi sudah seperti gaya hidup. Sebaliknya, berani jujur dan tidak korupsi, malah dianggap aneh. Melawan arus supaya tidak korupsi, siap-siap kehilangan jabatan, karir mandeg, dimusuhi, gak keren, dan harus siap hidup miskin.

Sangat berbahaya, ketika Korupsi sudah menjadi budaya, sulit untuk diberantas. Maka, untuk melawan budaya korupsi, satu-satunya jalan adalah dengan budaya juga, yaitu budaya anti korupsi.

Membudayakan anti korupsi dan membumikannya di Indonesia bukan perkara mudah. Butuh gerakan bersama, komitmen dan kerjasama semua pihak, dan yang terpenting harus dimulai dari diri sendiri.

Edukasi adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan Edukasi, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat.

PNPM Mandiri akan Gelar Kegiatan Anti Korupsi

By: Mediawarga.id on 23.25 / comment : 0 Berita, PNPM Mandiri

Media Warga Online - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan menggelar kegiatan nasional "Gelar Semangat PNPM Mandiri Anti Korupsi" yang dipusatkan di Provinsi Lampung. Acara yang baru pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2013 ini akan berlangsung pada tanggal 16 Mei 2013 di Tabek Indah, Bandar Lampung.

Gelaran tersebut rencananya akan dihadiri oleh Wamenkumham Deny Indrayana, Gubernur Lampung Sjahroedin ZP, Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri Sujana Royat, Pegiat anti korupsi Bibit Samad Rianto, anggota DPR-RI Budiman Sujatmiko serta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan dihadiri pula oleh 250 orang peserta dari unsur pemerintah seperti Kejaksaan, BPKP, Lembaga/Kementerian Pelaksana PNPM Mandiri, perwakilan pelaku PNPM Mandiri, serta kalangan Media sebagai bagian dari strategi PNPM Mandiri Anti Korupsi.

Dari keterangan yang diterima Media Warga Online melalui Communication Specialist PNPM Mandiri Perkotaan, Adalfita Moeljadi, Gelar Semangat PNPM Mandiri Anti Korupsi bertujuan meningkatkan kerjasama dan sinergi dari berbagai penyelenggara anti korupsi di PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Pemberdaya Hukum, Organisasi Anti Korupsi, dan pihak-pihak terkait lainnya, dan mengkampanyekan pentingnya menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan mewujudkan zero tolerance corruption (nol toleransi korupsi).

Kegiatan tersebut akan di isi dengan Talkshow dengan tema "Hubungan Korupsi dengan Kemiskinan" dengan Panelis Wamenkumham, Bibit Samad Rianto dan pimpinan KPK.

Selain itu akan dilakukan pula penandatanganan kemitraan antara PNPM Mandiri dengan KPK, serta deklarasi PNPM Mandiri "Zero ToleransiTerhadap Korupsi dan Afiliasi Partai Politik" oleh pelaku PNPM Mandiri dan pimpinan pemerintah daerah setempat.

Untuk selanjutnya, kegiatan Gelar Semangat PNPM Mandiri Anti Korupsi akan menjadi acara yang diagendakan secara rutin secara nasional dengan lokasi yang berbeda.

Sumber:

Konsultan Manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri Perkotaan

Penanggulangan Kemiskinan, Miskin Kinerja?

By: Mediawarga.id on 01.24 / comment : 0 Angka Kemiskinan, BBM, Ekonomi, PNPM Mandiri

Angka kemiskinan diprediksi naik satu persen jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir Januari 2013, data kemiskinan terbaru Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Jika persentasenya bertambah satu persen, maka akan ada penambahan penduduk miskin sekitar 2,5 juta orang. Maka, angka kemiskinan kembali bertengger di atas 30 juta orang.

Kenyataan di atas memang tidak bisa dihindari. Kenaikan BBM mengakibatkan laju inflasi meningkat. Bank Indonesia memperkirakan, bila pemerintah menaikkan harga BBM Rp 1.000, maka akan ada dampak langsung inflasi sebesar 0,62 persen.

The Indonesian Dream

By: Mediawarga.id on 00.27 / comment : 0 Muhammad Ridwan, PNPM Mandiri

....Supriyadi absen di hari pertama sekolah pasca masa orientasi siswa (MOS). “Kenapa Supriyadi tidak masuk”? Tanya saya. ”Dia belum punya seragam dan buku Pak! malu katanya,” jawab teman-temannya kompak....

“I have a dream, a dream of the time when the evil of prejudice and segregation will vanish. It is a dream deeply rooted in the American dream, a dream that my four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.” (Dr. Martin Luther King, Jr)

Kutipan diatas merupakan pidato terkenal dari Martin Luther King, pada rapat raksasa kaum Afro Amerika, 28 Agustus 1963, di Lincoln Memorial, Washington DC. Martin Luther King, adalah seorang pejuang Hak Asasi Manusia asal Amerika Serikat (AS).

AS memiliki sejarah hitam tentang diskriminasi ras, menyebabkan tertindasnya kaum Afro Amerika di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Impian seorang King adalah dihapuskannya segala bentuk diskriminasi terhadap warga Afro Amerika. King menamakannya dengan ‘The American Dream’, atau impian warga Amerika.

Bagaimana dengan Indonesia? Apa impian Bangsa Indonesia? Jawabannya, sudah terekam sejak 69 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945.

Apakah di usia 69 tahun ini, Bangsa Indonesia sudah mencapai impiannya? Semua pasti sepakat manjawab: Belum!

Iya, belum tercapainya impian Indonesia, bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Secara sederhana, dapat penulis lihat dari sosok Supriyadi dan Totong, siswa kelas 7 SMP Islam Ar-Ridho, Desa Tarikolot, Kabupaten Bogor. Kebetulan, Penulis pernah mengajar di SMP tersebut pada tahun 2005.

Di hari pertama sekolah pasca masa orientasi siswa (MOS), Supriyadi absen.

“Kenapa Supriyadi tidak masuk”? Tanya saya.

”Dia belum punya seragam dan buku Pak! malu katanya,” jawab teman-temannya kompak.

Di hari kedua, Supriyadi juga tidak hadir.

Akhirnya, setelah dibujuk, akhirnya Supriyadi bersedia masuk, walaupun seragamnya tidak seperti yang lain. Supriyadi memakai kemeja putih SD dengan celana panjang warna hitam.

SMP Islam Ar-Ridho adalah SMP yang didirikan oleh masyarakat dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ‘Paguyuban Warga Desa Tarikolot’ pada 4 Juni 2005, sebagai suatu ikhtiar dari masyarakat dan LKM akan pendidikan menengah di Desa Tarikolot. Kebetulan waktu itu belum ada satupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa saya.

Melalui beberapa kali Rembug Warga Desa yang melibatkan Pemerintahan Desa, LPM, BPD dan Tokoh Masyarakat yang difasilitasi LKM, akhirnya, SMP Islam Ar-Ridho disosialisasikan pada saat peresmian gedung baru Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Raudhatussalam.

Rata-rata, siswa SMP Islam Ar-Ridho adalah murid dari kalangan yang tidak mampu, bahkan ada siswa yang seharusnya duduk di kelas 1 SMU, baru tahun 2005 bisa menikmati bangku sekolah menengah pertama.

Contohnya Totong, di kelas, perawakannya paling tinggi dan besar, walaupun kulitnya hitam, giginya bersih kalau tersenyum.

Totong sudah lama ingin sekolah. Namun, karena ketidakberdayaan orang tuanya menyekolahkannya, terpaksa dia tidak bisa melanjutkan sekolah.

Selama tiga tahun, Totong membantu orang tuanya dengan berjualan gorengan. Keberadaan SMP Islam Ar-Ridho yang terletak di dekat rumahnya, membuat Totong kembali bersemangat untuk ke sekolah, walaupun terlambat tiga tahun.

Pada awalnya, tahun 2005, jumlah murid SMP Islam Ar-Ridho hanya 20 orang, semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Tim pengajar di SMP Islam ini, terdiri dari 3 anggota LKM (termasuk saya) dan 9 orang guru yang peduli.

SMP Islam Ar-Ridho ini, dipimpin oleh Drs. Riyadi Alwi, yang merupakan anggota LKM waktu itu. Gedung yang dipakai pun masih menumpang di Gedung MI Raudhatussalam, sehingga, SMP Islam Ar-Ridho, merupakan sekolah yang melaksanakan proses belajar di siang hari. Namun sekarang, SMP Islam Ar-Ridho sudah memiliki gedung sendiri yang sangat representatif dengan 400 murid.

Apa yang dilakukan LKM ‘Paguyuban Warga Desa Tarikolot’ dan masyarakat pada tahun 2005, hanya sebuah ikhtiar kecil demi mewujudkan impian dari beberapa keluarga yang ingin agar anaknya tetap sekolah. Modal utama pendirian SMP ini adalah idealisme dan tanggung jawab moral masyarakat dan LKM akan pentingnya perkembangan pendidikan di Desa Tarikolot.

Hal ini juga merupakan jawaban dari kegundahan beberapa tokoh masyarakat dan anggota LKM, bahwa masih ada diskriminasi dan ketidakberdayaan bagi keluarga yang tak mampu untuk menyekolahkan anaknya, seperti yang menimpa Supriyadi dan Totong di atas (Waktu itu belum ada Program BOS).

Mereka hanya dua anak tunas bangsa yang berusaha menemukan ‘Impian Indonesianya’ di masa depan, minimal, suatu saat nanti menjadi generasi yang berguna bagi desanya.

Selamat Hari Pendidikan Nasional.
02 Mei 2013.

My Blogs

www.mediawarga.info

www.tulisanaridwan.blogspot.com

BAMBU UNTUK KESEJAHTERAAN

By: Mediawarga.id on 01.36 / comment : 0 PNPM Mandiri

Cibinong-Media Warga Online (14/05/2010).

Aneka kerajinan bambu dari wilayah Kelurahan Karadenan dan Sukahati bagi warga Kabupaten Bogor sudah tidak asing lagi, karena wilayah tersebut sejak tahun 60-an sudah terkenal sebagai sentra industri kecil berbahan baku bambu. Di daerah Karadenan dan Sukahati dengan mudah bisa kita temukan hutan-hutan bambu. Saat ini walaupun kerajinan bambu bukan lagi menjadi mata pencaharian utama di dua Kelurahan tersebut, masih banyak ditemukan puluhan pengrajin bambu khususnya di Kampung Pajeleran, Kampung Muara beres di Kelurahan Sukahati dan Kampung Pisang di Kelurahan Karadenan.

Ketika program PNPM Mandiri Perkotaan mulai masuk di kelurahan Karadenan dan Sukahati, para pengrajin bambu salah satu yang mendapatkan sosialisasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya tentang program ekonomi bergulir yang dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Salah satu BKM yang sudah menyalurkan bantuan modal bagi para pengrajin bambu adalah BKM Mandiri Karadenan Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

”Kami sudah menyalurkan bantuan ekonomi bergulir kepada 12 KSM dengan total bantuan langsung masyarakat (BLM) Rp. 63 juta” Ungkap Ete Kura Karesina salah satu anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM ketika diwawancara oleh Media Warga Online.

Menurut Karesina yang biasa di panggil Ekky ini, untuk tahap pertama ada sekitar 126 orang penerima manfaat, 10 orang diantaranya adalah para pengrajin bambu anggota KSM Bambu Itam yang beralamat di Kampung Pisang RT. 03/06.

”KSM Bambu Itam dengan anggota 10 orang untuk tahap pertama mendapat pinjaman untuk masing-masing anggota sebesar Rp. 500 ribu, sehingga total pinjaman KSM Bambu Itam sekitar Rp. 5 juta” Ujar pria asal Kupang ini menjelaskan lebih lanjut.

Untuk menggali lebih dalam informasi tentang KSM Bambu Itam, Media Warga Online diajak anggota UPK untuk mengunjungi sekretariat KSM Bambu Itam di Kampung Pisang Pule dan dipertemukan langsung dengan Koordinator KSM, Slamet Heriyanto.

”Alhamdulillah dana pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan sangat bermanfaat sekali’ Ujar Slamet membuka pembicaraan. ”Kami dapat membeli bambu lebih banyak, biasanya hanya bisa membeli 50 batang bambu, sekarang berkat bantuan PNPM kami bisa membeli sekitar 100 bambu sehingga menambah jumlah produksi” ungkap pria kelahiran tahun 1970 ini. Lebih lanjut Slamet menjelaskan bahwa baru kali ini dia dan pengrajin bambu yang lain mendapat bantuan modal dari pemerintah. Selama ini mereka merasa tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah. ”Alhamdulillah berkat BKM, akhirnya kami dapat bantuan modal” Ujar Slamet dengan wajah sumringah.

KSM Bambu Itam dibentuk pada tanggal 21 Februari 2010 beranggotakan 10 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jenis kegiatannya adalah membuat aneka kerajinan dari bahan dasar bambu, khususnya bambu hitam. Dari bambu hitam tersebut dapat dibuat kursi, sofa, meja makan, meja komputer, meja TV, saung (gazebo), hiasan kaligrafi dan masih banyak lagi. Slamet Heriyanto sendiri sudah menekuni usaha bambu ini sejak duduk di Kelas VI Sekolah Dasar (SD) atau kurang lebih sudah 28 tahun.

Menurut Slamet sejak usia dini memang dia sudah menekuni kerajinan bambu untuk membiayai sekolah. ”Saya dari keluarga miskin, sehingga supaya bisa lulus SD dan membiaya pendidikan ketingkat lebih lanjut saya harus mandiri” Ungkap pria lulusan SMA ini. ”Berkat bambu inilah saya bisa terus sekolah” tambahnya.

Karena pengalaman Slamet dibidang kerajinan bambu maka beliau sering dijadikan tempat belajar bagi warga yang lain untuk belajar menekuni usaha kerajinan bambu, bahkan beberapa bulan yang lalu ada sekitar 10 orang Mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi diluar Jawa selama 7 hari secara khsusus belajar tatacara pembuatan meja kursi dari bambu.

”Saya senang sekali bisa mengajari para calon sarjana tersebut” Ungkap Slamet dengan bangganya.

Tidak heran kalau diwilayahnya Slamet sangat dihormati dan dituakan oleh warga sekitarnya karena pengalamannya dibidang kerajinan bambu.

Dana Stimulan BLM untuk Menggali Keswadayaan Masyarakat

By: Mediawarga.id on 19.27 / comment : 0 PNPM Mandiri

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Sukahati langsung melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing sesuai dengan SPPD-L (Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan), setelah menerima dana BLM PNPM-MP tahap pertama dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

KSM dan Masyarakat sangat antusias melaksanakan kegiatan dimasing-masing wilayah. Warga Sukahati banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan KSM. Dana swadaya yang berhasil dihimpun dari masyarakat juga cukup banyak.

Contohnya di KSM Kompak Membangun di RT. 05/03 Kelurahan Sukahati, Dalam kegiatan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K) yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu malam, 02 Mei 2009, dana swadaya langsung terkumpul dari donatur sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hanya dengan sistem SAHUT (istilah orang Betawi/Cibinong dalam suatu musyawarah).

Dana swadaya sangat diperelukan karena dana BLM hanya stimulan (rangsangan), agar tergali swadaya masyarakat dengan nilai yang lebih besar lagi untuk pembiayaan infrastruktur lingkungan dapat dipenuhi.

Selamat bekerja bagi KSM di Kelurahan Sukahati !!!

Disparitas Angka Kemiskinan

By: Mediawarga.id on 20.28 / comment : 0 Angka Kemiskinan, Kemiskinan, Opini, PNPM Mandiri

Buruh Indonesia Rawan PHK

Dalam peninjauan realisasi PNPM Mandiri di Propinsi Jawa Barat, tanggal 05 Maret 2008, di Bogor, Presiden SBY mengungkapkan keprihatinannya terhadap tayangan iklan yang mengangkat angka kemiskinan. Menurut Presiden, iklan tersebut tidak proporsional, karena menggunakan data Bank Dunia. Data tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data yang dikeluarkan lembaga resmi Pemerintah, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS).

Pada bulan Juli 2008, Pemerintah melalui BPS kembali merilis tentang data kemiskinan terbaru. Pada Selasa (1/7/08), BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2008, turun 2,21 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2007. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin saat itu sebanyak 34,96 juta orang atau turun dibandingkan sebelumnya sebanyak 37.17 juta orang.

Seperti dilansir Harian Kompas (2/7/08), ada dua argumentasi yang diungkapkan BPS. Pertama, penurunan angka kemiskinan terjadi di pedesaan, yang disebabkan kestabilan harga beras dan kenaikan riil upah Petani periode Maret 2007 - Maret 2008. Kedua, inflasi umum pada Maret 2008 terhadap Maret 2007 relatif stabil, yakni 8,17 persen dan rata-rata harga beras turun 3,01 persen pada periode yang sama. Kemudian analisa BPS diperkuat dengan data, bahwa 63 persen penduduk miskin tinggal di desa dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian.

Rillis terbaru Pemerintah pada tahun 2008, kembali menuai kritik dari beberapa pengamat ekonomi, diantaranya dari Hendri Saparini.

”Menggunakan beras sebagai barometer pengukur angka kemiskinan, merupakan penyederhanaan persoalan, walaupun ada program raskin dan bantuan langsung tunai untuk menutupi kebutuhan 2000 kalori/hari untuk konsumsi, tapi belum memperhitungkan kualitas hidup masyarakat”, Ungkap Hendri Saparini, dilansir Harian Kompas (2/8/08).

Wajar jika Presiden SBY prihatin, sebab angka kemiskinan bisa mempengaruhi opini publik, apalagi iklan tersebut bermotif politik menjelang Pemilu 2009.

Terjadi kontroversi, ketika Bank Dunia meluncurkan laporan kemiskinan yang berjudul "Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" yang di dalamnya mengungkapkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia hampir separuhnya dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan BPS mengeluarkan data kemiskinan sekitar 39,1 juta orang.

Seperti dilansir Majalah Tempo (21/01/07), dalam sebuah artikel, Ekonom Bank Dunia, DR. Vivi Alatas menguraikan jawaban dari dua pertanyaan besar yang selama ini menjadi kontroversi seputar data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pertama, Kenapa data kemiskinan Bank Dunia jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS? Kedua, kriteria kemiskinan apa yang digunakan oleh Bank Dunia?

Dalam artikel DR. Vivi Alatas, akhirnya terungkap bahwa Bank Dunia mengunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan. Pertama, menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) US$ 1 dan US$ 2. Bank Dunia menggunakan keduanya, masing - masing untuk tujuan analisis yang berbeda.

Garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS yang berdasarkan pola konsumsi, digunakan Bank Dunia untuk menganalisis profil kemiskinan, penyebab kemiskinan dan telaah strategi atau program antikemiskinan di sebuah Negara. Namun Parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP US$ 1 dan US$ 2, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan diseluruh negara.

Menurut DR. Vivi Alatas, Nilai tukar PPP US$ 1 mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa di beli dengan satu dollar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap Negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari.

Angka 49 persen tingkat kemiskinan inilah yang jadi kontroversi, namun angka ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 1999, dimana sekitar 75 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 2 per hari.

Dibandingkan dengan Negara tetangga, tingkat kemiskinan PPP US$ 1 Indonesia sebanding dengan China (8 persen), sedikit di bawah Filipina (9,6 persen) dan sedikit di atas Vietnam (6,2 persen). Namun untuk posisi dengan standar US$ 2 per hari, Indonesia jauh lebih tinggi (49 persen), Bandingkan dengan konsumsi PPP US$ 2 China (26 persen), Filipina (39,3 persen) dan Vietnam (39,7 persen).

Dari data di atas, kita bisa analisis bersama, di Indonesia ada gap pendapatan yang sangat besar antara pendapatan US$ 1 (7,4 persen) dengan pendapatan di bawah US$ 2 (49 persen). Menurut DR. Vivi Alatas, besarnya selisih pendapatan US$ 1 dengan pendapatan US$ 2 atau 41,6%, mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan di Indonesia. Jadi, ada sekita 41,6% rakyat Indonesia rentan jatuh miskin, karena sejumlah besar hidup diantara pendapatan US$ 1 dan US$ 2 atau setara dengan US$ 1,5 per hari. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM dan inflasi, gagal panen karena perubahan iklim, bencana alam, sakitnya anggota keluarga dan kehilangan pekerjaan dapat dengan mudah menjatuhkan rakyat Indonesia ke bawah garis kemiskinan.

Menurut DR. Vivi Alatas, diperlukan dua strategi utama dalam rangka langkah antisipatif menghadapi besarnya dinamika keluar masuk kemiskinan, serta tingginya kerentanan kemiskinan.

Pertama, memastikan penduduk miskin dapat memanfaatkan peluang - peluang pertumbuhan dengan baik melalui pemeliharaan stabilitas makro ekonomi, peningkatan kemampuan penduduk miskin melalui investasi pendidikan baik formal maupun non-formal, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kredit, infrastruktur, telekomunikasi, dan peluang kerja di sektor formal. Strategi kedua adalah, memastikan penduduk miskin, dalam mengatasi musibah yang menimpa mereka, tidak terjebak pada pilihan tindakan yang memiliki dampak buruk bagi masa depan mereka dan masa depan anak - anaknya.

Menurut DR. Vivi Alatas, kita bisa belajar dari pengalaman negara - negara Amerika Latin yang menjalankan program Conditional Cash Transfer (CCT). CCT adalah program bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan prasyarat anak mereka bersekolah, dan balita serta ibu hamil harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan yang ditetapkan.

Kalau kita amati, sejak awal, Pemerintahan SBY menjalankan strategi tersebut. Strategi itu diwujudkan dengan diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), program CCT dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memudahkan akses terhadap kredit mikro, diluncurkannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk bantuan yang sifatnya langsung, di bidang pendidikan ada Program Biaya Operasional Sekolah (BOS,) dibidang kesehatan ada program Jamkesmas. Kemudian ada pula program yang menjadi kontroversi sampai detik ini, yaitu program cash assistant (Bantuan Langsung Tunai).

Intinya, harus ada sebuah program yang mampu menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat (livelihood) baik program peningkatan pendapatan, akses kepada kebutuhan dasar (sandang, pendidikan, kesehatan, perumahan), dan lain sebagainya.

Kesimpulan dari pemaparan diatas, adanya disparitas (perbedaan) dalam menentukan angka kemiskinan antara Pemerintah dan Bank Dunia, disebabkan adanya perbedaan dalam menganalisis profil kemiskinan dan penyebab kemiskinan, sehingga ada perbedaan dalam menetapkan garis kemiskinan nasional.

Namun dibalik perdebatan mengenai angka kemiskinan, Pemerintahan SBY sudah membangun jembatan yang kokoh untuk generasi berikutnya, dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri, dengan memusatkan perhatian pada beberapa bidang prioritas, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk membantu 34,96 juta penduduknya lepas dari jerat kemiskinan, dan juga mencegah sejumlah besar penduduk Indonesia yang saat ini tidak miskin, terjerembab ke dalam kemiskinan. Karena tanpa program kemiskinan yang terpadu dan terencana, niscaya banyak orang miskin baru di Indonesia, di tengah ekonomi global yang tidak kondusif.

*) Muhammad Ridwan, Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung.

Referensi Tulisan:

1. Seberapa Miskin Kita; Dr. Vivi Alatas, Majalah Tempo Edisi Januari 2007.
2. Harian Kompas, 02 Juli 2008.
3. Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia; Dr. Vivi Alatas, www.indovop.org.

Catatan: Data diatas masih menggunakan data tahun 2008.

Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi

Tulisan terkait :

Notes From Lampung : NKRI Harga Mati Vs. Kesejahteraan Rakyat.

http://hankam.kompasiana.com/2012/11/18/notes-from-lampung-nkri-harga-mati-vs-kesejahteraan-rakyat-509217.html

Blogsiana.com

Slider

Kolom Muhammad Ridwan

PNPM Mandiri

Media Sosial

Review Film

Berita

Kuliner

Capaian Pengurangan Kemiskinan di Era SBY

Quo Vadis PNPM Mandiri dalam Implementasi UU Desa?

Relawan Pembaharu dan Reformasi Sunyi

Reformasi yang Senyap

Anti Korupsi itu Keren, Anti Korupsi itu Gaya Hidup

PNPM Mandiri akan Gelar Kegiatan Anti Korupsi

Penanggulangan Kemiskinan, Miskin Kinerja?

The Indonesian Dream

BAMBU UNTUK KESEJAHTERAAN

Dana Stimulan BLM untuk Menggali Keswadayaan Masyarakat

Disparitas Angka Kemiskinan

Most Popular

Info

Follow Me

Formulir Kontak

Facebook