Bentuk imperialisme mengalami metamorfosis sejak berakhirnya perang dunia Kedua. Saat ini Amerika Serikat dan sekutunya mendominasi di seluruh dunia, baik secara ekonomi, politik maupun militer. Secara ekonomi, dominasi itu ditancapkan melalui lembaga-lembaga seperti IMF dan WTO. Sementara secara politis melalui pemimpin yang bisa dikendalikan dan dipengaruhi seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, dan Palestina, dan secara militer dengan cara pendudukan negara-negara berdaulat di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Praktis, pasca berakhirnya perang dingin, Amerika Serikat dan sekutunya menjadi satu-satunya polisi dunia. Namun pasca peristiwa 11 September 2001, atau lebih dikenal dengan peristiwa 9/11 melalui kampanye Presiden George W. Bush yang disebut “Perang Melawan Teror”,  telah mengubah seluruh diskusi tentang relasi Islam dan Dunia Barat.  Mulai saat itu, Amerika Serikat mulai menghadapi penyeimbang baru yakni gerakan Islam Politik di seluruh dunia

Imbas dari kampanye “Perang Melawan Teror”, tidak hanya Al-Qaeda yang menjadi target, banyak gerakan Islam yang dianggap radikal, dan dicurigai berafiliasi dengan Al-Qaeda juga terkena imbasnya. Tidak hanya itu, gerakan Islam Politik yang tidak ada hubungan dengan Al-Qaeda-pun ikut diberangus.

Setelah Australia melakukan provokasi di laut selatan Indonesia dalam rangka menghalau pencari suaka, beredar berita di media online dan social media  Singapura melakukan hal yang sama dengan melakukan "Show of Force" angkatan udara-nya dilangit Pulau Batam. Kalau hal ini benar,  Singapura mungkin jengkel, karena TNI-AL tetap bersikeras menamai sebuah Korvet Ragam Class dengan nama KRI Usman-Harun. Usman-Harun merupakan dua orang marinir asal Indonesia yang dihukum gantung di Singapura karena dituduh melakukan pengeboman di Singapura pada era Operasi Dwikora tahun 1965. Tapi, di Indonesia Usman - Harun di anggap Pahlawan Nasional.

Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum'at malam (22/02/13), Anas Urbaningrum langsung  menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat  sekaligus sebagai kader, pada Sabtu 23 Februari 2013.

Banyak yang menyatakan, inilah akhir karir politik Anas. Karena, selain tidak punya jabatan politis, Anas terancam hukuman penjara yang cukup lama, jika terbukti bersalah dalam kasus proyek Hambalang.

Berdasarkan surat perintah penyelidikan atau Sprindik tertanggal 22 Februari 2013, Anas disangka melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika sangkaan itu terbukti di Pengadilan Tipikor, Anas menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Pertanyaannya, benarkah karir Anas Urbaningrum "sudah tamat" sebagai politisi pasca ditetapkan sebagai tersangka Korupsi?

Politisi Tidak Pernah "Mati"

Menurut tokoh senior Himpunan Mahasiswa Islam, Akbar Tandjung, mengutip ucapan mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churcill, politisi dapat terbunuh berkali-kali dalam politik, namun setelah terbunuh, politisi tersebut dapat bangkit kembali. Mengutip Kompas.com, Sabtu (23/02/13).

Andrea Hirata merasa kecewa dengan tulisan Damar Juniarto, seorang Blogger di Kompasiana dan rencananya  akan melakukan gugatan hukum kepadanya. Andrea Hirata menganggap, apa yang ditulis oleh Damar Juniarto sangat melemahkan upaya kerasnya untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia melalui dunia buku, dan tudingannya bisa menjadi preseden buruk bagi penulis Indonesia lainnya yang akan menerbitkan bukunya di luar negeri.

Kemudian dalam alinea utamanya, Damar menyatakan Andrea Hirata telah melakukan klaim atas pernyataannya, bahwa hampir seratus tahun tidak ada buku anak bangsa mendunia dan menjadi International Best Seller. Menurut Damar,  faktanya tidak benar demikian,  pengakuan internasional untuk karya sastra dari Indonesia pernah ada. Contohnya Pramoedya Ananta Toer, NH Dini dan YB Mangunwijaya, pernah masuk dalam radar penilaian penulis hebat yang layak meraih Nobel Sastra.

Selanjutnya, tulisan Damar yang lebih menohok Andrea Hirata adalah soal penerbit Sarah Crichton Books dan FSG, New York.  Damar menuliskan, Andrea Hirata telah melakukan klaim bahwa karyanya telah di cetak ulang oleh ‪Farrar, Straus and Giroux‬ (FSG). FSG adalah penerbit yang biasa mencetak karya-karya sastrawan dunia, khususnya penerima Nobel Sastra.  Namun kenyataannya, Buku Laskar Pelangi versi internasional tersebut hanya dicetak oleh Sarah Crichton Books, imprint dari FSG, yang menerbitkan beragam karya sastra fiksi dan non-fiksi yang menekankan pada sisi komersil, bukan karya sastra se-level peraih Nobel/Pulitzer.

Wajar jika Andrea Hirata menjadi berang dan kecewa, karena ini menyangkut kredibilitasnya. Mengutip detik.com, Rabu (20/02/2013), menurut Andrea, seorang penulis harus mempertahankan integritas karyanya.  Oleh Karena itu, banyak saran yang masuk pada penulis asal Belitung Timur itu agar menggugat Damar terkait tulisannya tersebut.

Namun, statemen Andrea Hirata tersebut memunculkan pro dan kontra di Media Sosial termasuk di Kompasiana sendiri. Sebagian pihak membela Damar, karena tidak selayaknya Andrea Hirata menggugat seorang Blogger atau Penulis yang ingin mendudukkan persoalan yang sebenarnya terkait pernyataan Andrea, yang mengatakan tidak ada buku karya anak bangsa mendunia dalam kurun waktu seratus tahun. Namun bagi para penggemar karya Andrea Hirata, tulisan tersebut dianggap "mempermalukan" Andrea Hirata di ranah publik.

Jujur, saya salah satu penggemar novel-novel  Andrea Hirata, termasuk tetralogi Laskar Pelangi. Dari kacamata awam, mencerna karya sastra Andrea Hirata sangat "membius" alam pikiran saya, penuh  inspiratif, khususnya Buku Laskar Pelangi. Dengan judul yang sama, akhirnya Laskar Pelangi diangkat ke layar lebar. Dua sineas muda, Mira Lesmana dan Riri Riza adalah orang yang berhasil mewujudkannya. Saya berikan penilaian bintang empat untuk film tersebut. Film favorit saya setelah Habibie-Ainun.

Pendapat saya, kontroversi tulisan Damar Juniarto tidak usah diperpanjang. Beliau hanya menganalisa dari sudut pandang yang berbeda tentang tafsir Internasional Best Seller dan Branding yang dilakukan oleh Andrea Hirata, terlepas siapa sebenarnya yang menjadi penerbit buku Laskar Pelangi di dunia Internasional.

Bagi saya, siapa-pun penerbitnya, harus diakui Andrea Hirata adalah sedikit dari Penulis Indonesia yang sudah dapat pengakuan Internasional. Tidak mudah untuk mencapainya. Andrea Hirata, dengan susah payah membangun Image sebagai penulis Best Seller. Dan faktanya memang demikian. Sehingga tetap mengganggap, Andrea Hirata, adalah penulis favorit saya. Bahkan, saya punya mimpi ingin seperti Andrea Hirata, seorang penulis hebat yang mampu memberi inspisari terhadap jutaan rakyat Indonesia agar punya mimpi kuat, untuk jadi apa saja.

Kemudian, statemen Andrea Hirata tentang klaim "seratus tahun tidak ada buku anak bangsa mendunia dan menjadi International Best Seller", hanya ungkapan spontan, karena kegembiraannya atas capaian yang telah diraih buku Laskar Pelangi di dunia International. Saya tidak mempersoalkan siapa penerbitnya. Toh, karya sastra hebat tidak harus lahir dari penebit tertentu.  Bisa saja penerbit lokal melahirkan karya sastra yang bisa meraih Pulitzer atau Nobel. Itu harus jadi mimpi kuat setiap penerbit dan penulis di Indonesia.

Sayang, kalau hanya terkait siapa penerbit karya sastranya, seorang penulis hebat seperti Andrea Hirata jadi objek cibiran oleh banyak pihak. Karena, secara tidak langsung telah "membunuh" mimpi Andrea Hirata untuk meraih Nobel atau Pulitzer.

Saya percaya, apa yang telah dicapai Andrea Hirata saat ini karena "Vision" yang sangat kuat, sehingga semua cita-citanya bisa terwujud. Seperti kalimat Andrea Hirata dalam buku Sang Pemimpi, "Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu”.

Teruslah berkarya Andrea Hirata!

Muhammad Ridwan

My Blogs :

www.mediawarga.blogspot.com 

www.tulisanaridwan.blogspot.com 

Lagi, tamparan untuk Bangsa Indonesia. Dera Nur Anggraeni, bayi yang baru lahir, meninggal Sabtu (16/02/13). Ironisnya Dera meninggal, setelah ditolak 10 Rumah Sakit (RS) untuk perawatan medis lebih lanjut.

Dera, bayi caesar yang terlahir prematur di RS. Zahira, Pasar Minggu, akhirnya meninggal karena gangguan pernapasan. Penyebabnya, keterbatasan peralatan NICU (ICU khusus Bayi) di RS. Zahira, akhirnya Dera harus dirujuk ke RS yang lebih lengkap peralatannya. Namun, nyawanya tidak tertolong, karena terlambat menerima penanganan medis lebih lanjut.

Dera yang terlahir kembar, merupakan anak dari pasangan Eliyas Setyo Nugroho (20 tahun) dan Lisa Darwati (21 tahun). Saudaranya Dara Nur Anggraeni (usia 8 hari) masih bisa diselamatkan. Kini sedang dirawat di RS. Tarakan, Jakarta.

Seperti biasa, setelah kasus Dera di ekspose media, terjadi perdebatan diranah publik. Menurut Ketua Satgas Perlindungan Anak (PA),  Muhammad Ichsan, kembali terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Ichsan mengkritik sikap RS yang menolak pasien dan selalu mengatakan bahwa tidak ada kamar alias penuh saat ditunjukkan surat rujukan.

"Jadi pasien belum bicara alat, baru memberikan surat rujuk doang, tapi langsung ditolak," ujar Ichsan. Dilansir Okezone.com (19/02/2013).

Pernyataan Satgas PA langsung dibantah oleh Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi. Menteri Kesehatan menegaskan, bayi Dera tidak bisa langsung mendapatkan perawatan karena keterbatasan fasilitas, bukan karena status ekonomi orang tuanya.

“Itu bukan karena kemiskinan, memang karena tidak ada fasilitasnya". Papar Nafsiah Mboi, mengutip dari bisnis.com.

Kasus Dera, menyeret juga program teranyar Joko Widodo (Jokowi), Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program KJS, oleh beberapa pengamat dianggap tidak efektif. Namun, hal tersebut dibantah Jokowi. Menurut Jokowi, Program KJS sudah benar, namun fasilitas rumah sakit yang perlu ditingkatkan.

"KJS-nya jalan, tapi pendukung di rumah sakitnya yang belum siap 100 persen," kata Gubernur DKI mengutip dari detik.com, Senin (18/2/2013).

Menjelang 2014, peran media menjadi penting dalam menegakkan demokrasi. Namun, saat ini independensinya menjadi sebuah tantangan tersendiri terkait mayoritas pemilik media mainstream sudah berafiliasi kepada partai politik. Dengan kekuasaaan (power holder) yang dimilikinya, media mampu mengarahkan opini publik. Media pada akhirnya menjadi corong kekuatan politik dan sangat partisan.

Melihat kondisi independensi Media yang demikian, Presiden SBY sempat menyinggungnya pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-27 di Manado, Senin (11/2). Dalam sambutannya menyatakan pers di era demokrasi adalah salah satu pemegang power holder, oleh karenanya harus bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik.

“Dimanapun di dunia ini, pemegang kekuasaan selalu menghadapi godaan. Oleh karena itulah saya selalu menganjurkan, mengajak kita semua, termasuk Presiden, sebagai salah satu power holder untuk pandai-pandai dengan penuh amanah kita menggunakan kekuasaan itu untuk sebesar-besar kepentingan rakyat yang sama-sama kita cintai”. Ungkap Presiden.

Apa yang dikatakan Presiden memang benar. Sejatinya Pers atau media massa disebut sebagai “Pilar keempat” demokrasi yang melengkapi “trias politica” yang sudah  ada, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media massa, baik cetak maupun elektronik (termasuk media online), harus bisa mengawasi tiga pilar negara tersebut. Namun, pada praktiknya, masih ada media massa yang menyalahgunakan “power holder” yang dimilikinya, sering melebihi kewenangannya sebagai “wacthdog”.

Yang lebih memprihatinkan saat ini, konten atau acara media mainstream terindikasi  mengikuti keinginan Pemilik Media. Khususnya Media yang sahamnya dikuasai oleh Pengusaha yang juga politisi.

Gurita Media Milik Pengusaha

Berita mengejutkan datang dari Hary Tanoesoedibjo (HT), Pengusaha yang juga CEO MNC Grup, menyatakan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pimpinan Wiranto, Minggu (17/02/2013).  Berita ini menjadi “hard news” ditengah hiruk pikuk pemberitaan “Kisruh Partai Demokrat” dan “Masalah Suap Impor Daging Sapi”. Menjadi penting, karena belum lama HT hengkang dari Partai Nasdem, partai besutan pemilik Media Group, Surya Paloh.

Ketika masih bergabung di Partai Nasdem, melalui iklan politiknya,  Visi HT masuk ke dunia politik karena ingin adanya perubahan di Indonesia. Iklan politik yang ditayangkan jaringan media MNC Grup seperti RCTI, MNCTV dan GlobalTV, mampu mengerek elektabilitas Partai Nasdem. Sebelumnya, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menggelar survei pada 6-20 Desember 2012. Hasil survei itu, menyatakan Partai Nasdem  ada diurutan ke-enam, dengan  elektabilitas sebesar 5 persen, mampu mengalahkan PKS, PPP, PAN dan Partai Hanura.

Kemudian, Taipan sekaligus politisi yang memiliki jaringan media adalah Aburizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar. Melalui PT Visi Media Asia Tbk atau disebut VIVA, memiliki stasiun televisi ANTV, TVOne dan Sport One, serta portal berita online VIVA.co.id. Sudah menjadi rahasia umum, jaringan media milik  Bakrie & Brother tersebut lebih condong berafiliasi kepada Partai Golkar. Contohnya, ketika peliputan kampanye Pilgub Jabar, Pasangan Cagub H Irianto MS Syafiuddin atau Yance–Tatang yang diusung partai Golkar selalu mendapat porsi lebih dan selalu ditayangkan pertama dibandingkan kandidat lain.

Selanjutnya, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, melalui Media Grup, memiliki harian Media Indonesia, Lampung Post dan MetroTV. Sudah bisa kita lihat sepak terjangnya setiap hari, Jaringan Media Grup, khususnya MetroTV,  sangat kritis kepada Pemerintah, seperti media oposan.

Pengusaha media besar Indonesia lainnya adalah Charul Tanjung (CT).  Dibawah bendera CT Corp dengan Trans Corp sebagai perusahaan medianya, memiliki TransTV, Trans7 dan Portal Berita Detik.com. Walaupun  CT tidak masuk partai politik, namun jabatan sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) sangat strategis. Dan CT dikenal dekat dengan Presiden SBY. Tapi diakui, media jaringan  Trans Corp masih terlihat independent dalam penayangan beritanya.

Jawabannya masih ada. Seperti contoh, Grup Kompas Gramedia melalui harian Kompas, kompasTV, portal berita kompas.com, dan media warga bersama kompasiana.com masih independent dan tidak partisan.

Kemudian, Grup Jawa Post yang dimiliki Dahlan Iskan. Grup Jawa Post memiliki jaringan koran terbesar di Indonesia melalui Harian Radar dan RadarTV. Walaupun Pak Bos (sebutan Dahlan Iskan oleh para Wartawannya) menjadi Menteri Negara BUMN. Namun, dalam buku yang saya baca dengan judul “Dahlan Juga Manusia” karangan Siti Nas’yiah (Ita),  tidak diragukan lagi indepedensi Grup Jawa Post.

Langkah SBY tidak berhenti sampai mengambil alih PD. Diprediksi  langkah selanjutnya adalah bagaimana melucuti  Anas dan para loyalisnya di infrastruktur partai.  Langkah yang sudah dilakukan adalah mengurangi pengaruh Anas di daerah dengan mengundang 33 Ketua DPD Partai Demokrat ke Cikeas untuk menandatangani Pakta Intergritas. Selanjutnya, melaksanakan Rapimnas yang akan dilaksanakan pada  hari Minggu besok (17/02/2013). Beredar isu, Rapimnas akan dijadikan  batu loncatan untuk menggulingkan Ketua Umum. Wacana tersebut dilontarkan oleh Ketua DPP PD, Ulil Abshar Abdalla.

"Partai Demokrat tidak boleh tersandera oleh status hukum ketua umum. Tidak penting apakah ketum terlibat kasus Hambalang atau tidak, tapi alangkah baiknya segera memunculkan nakhoda baru di partai Demokrat," kata Ulil. Dilansir Detik.com (16/02/2013).

Tafsir atas langkah SBY dideskripsikan semakin terbukanya konflik antara kubu SBY dan Anas Urbaningrum. Dengan mengkaji anatomi konflik di internal PD, kita dapat menggali akar persolaan konfliknya, dan siapa sebenarnya yang bermain di konflik Partai dengan lambang mercy ini.

SBY, Partai Demokrat Dan Kanalisasi Kekuatan Politik.

Presiden SBY dan PD ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. SBY Bersama beberapa tokoh seperti Vence Rumangkang, Ahmad Mubarok, A. Yani Wachid dan Subur Budhisantoso, membidani lahirnya PD.

Sebagai partai yang baru lahir, tentu saja infrastruktur partainya belum kuat. Oleh karenanya, PD dan Presiden SBY menggunakan strategi "kanalisasi" infrastruktur kekuatan-kekuatan politik yang sudah mapan, baik organisasi masyarakat, pemuda, mahasiswa, keagamaan, profesional bahkan militer, untuk duduk di struktur Partai, Kabinet, Staff Ahli dan posisi lainnya.

Oleh : Andi Hakim.
Sumber : https://www.facebook.com/andihakim03 

Bila kita amati kasus penangkapan Lutfi Hasan Presiden PKS, sebelumnya tuduhan pada Anas Urbaningrum Demokrat, Akbar Tanjung semasa ketua Golkar, dan pelengserang Gus Dur setelah dituduh korupsi bantuan Sultan Brunei, maka sekarang kita sedikit faham bahwa korupsi ketimbang sebuah aksioma ia adalah alat kekuasaan. 


Korupsi dalam kasus-kasus disebut di atas bukan lagi satu praktik pelacuran uang oleh sistem, tetapi ia "lepas" dari referensinya sendiri; korupsi adalah alat penekan sekaligus negosiasi dalam konflik-konflik.

Bila kita simak kasus BLBI yang melibatkan Wapres Boediono, publik sampai hari ini tidak pernah mendapatkan satu kejelasan dari kasus-kasus yang dibuka ke pada mereka. Maksudnya, kasus korupsi tersebut hilang begitu saja tanpa ada kepastian hukum. Ini karena setelah negosiasi-negosiasi antara tersangka, tertuduh, penuduh, selesai dibicarakan, maka case closed, kasus di-peti-es-kan. 


Dalam teori konflik ini disebut latent conflicted antagonism material. Materi-materi laten (tersembunyi) yang sekali-kali dapat dimunculkan apabila diperlukan untuk menekan, mendorong, menjatuhkan, atau menegosiasikan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi.

Oleh : Andi Hakim
(Seorang Aktifis, Akademisi, Tinggal di Jerman)

Kenapa tingkat kemiskinan di beberapa region Indonesia terus bertambah? Sebetulnya agak mudah diterangkan.

Pertama, semenjak proses desentralisasi (politik), dimana kaki tangan kekuasaan pusat di daerah diamputasi, maka pemerintahan di daerah menganggap mereka memiliki kemampuan melakukan kebijakan (policy) dan memberikan solusi atas jurang kemiskinan di daerahnya. 
 
Kedua, alasan desentralisasi di Indonesia pasca 1998, belum diketahui pasti, tetapi argumen utama adalah bahwa selama masa Soeharto; pusat (Jakarta) menikmati kue terbanyak pembangunan (ekonomi) dengan mengeksploitasi kemiskinan.

Di sini dapat diterangkan, bahwa alam pikiran mereka yang menuntut desentralisasi masih berpikir Marxian; yang melihat ketimpangan/imbalance dan kesenjangan (inequality) sebagai masalah sosial utama. Sehingga selalu jawabannya adalah bagaimana pendekatan dialektika materialisme-historis yaitu politik-ekonomi menjawab masalah.

Alam pikiran dialektiktis seperti ini mudah sekali dimanfaatkan oleh mereka yang mengerti bagaimana caranya "mengkapitalisasi" sumber daya alam daerah.

Sehingga kita dapat melihat bagaimana para kepala daerah ini mendorong insentif pusat tetapi ingin diberi otonomi penuh mengejar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Sayangnya ada tiga faktor besar penghambat dalam proses memandirikan diri ini; 

Dalam sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, medio tahun 2001, Kepala Staf Territorial (Kaster) TNI saat itu, Letjend Agus Widjoyo, pernah memaparkan peran TNI dalam kepemimpinan nasional pasca 1998. Dalam presentasinya, Agus Widjoyo waktu itu menampilkan sebuah grafik, yang menggambarkan trend penurunan peran TNI dalam kepemimpinan nasional  periode 1998-2003.

Memang, pasca 1998, peran TNI dalam kehidupan sosial politik dikurangi, karena dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI/TNI, serta dorongan kuat dari kekuatan sipil, agar TNI mereformasi diri.

Namun, dengan analisanya, Agus Widjoyo meramalkan, tren penurunan tersebut hanya sementara. Diprediksi paling cepat 5 - 10 tahun, kepemimpinan nasional akan kembali ke TNI. Prediksi Agus Widjoyo ternyata benar, bahkan lebih cepat.  Tahun 2004, melalui Pak SBY, TNI kembali jadi pemimpin nasional.

Menurut saya, analisa Agus Widjoyo sangat menarik, karena TNI sebagai organisasi yang paling rapi dan besar, seperti punya program yang terencana baik, agar putra terbaiknya selalu menjadi pemimpin nasional. Tidak ada yang salah memang. Ada pepatah"old soldier never die". Artinya, ketika sudah purnabakti dari TNI, seorang Purnawirawan statusnya jadi sipil dan bisa tetap mengabdi kepada negara, dengan jadi pengusaha, politisi bahkan jadi Presiden.

Kasus Pembangunan Sport Center di Bukit Hambalang, merupakan puncak gunung es dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Hambalang Area sejak Orde Baru, khususnya kasus agraria. Hambalang Area adalah sebuah wilayah di Bogor yang meliputi Desa Tajur, Sukahati, Tarikolot, Hambalang, Tangkil, Sentul, Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Karang Tengah hingga Tapos di Cibedug. Sebenarnya ada beberapa kasus agraria yang kurang mendapatkan publikasi selama ini. Melalui tulisan ini, saya akan uraikan beberapa kasus agraria yang pernah terjadi di Hambalang Area.

Keluarga Cendana di Hambalang.

Selama hampir 30 tahun, tanah di kawasan Hambalang area dikuasai oleh keluarga besar Cendana, melalui hak guna usaha (HGU) perkebunan kurang lebih 7050 hektar. Sebagian besar dikuasai oleh adik tiri Presiden Soeharto, Probosutejo, dan sisanya dikuasai oleh putra-putri Presiden Soeharto, diantaranya Tommy Soeharto. Pada tahun 2002, HGU tersebut habis masa berlakunya, kemudian Probosutedjo mengajukan perpanjangan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Permohonannya dikabulkan, Namun luas tanahnya dikurangi.

Oleh:Andi Hakim

1. Cina akan bergerak dari manufactured society menjadi value-added society.
2. China akan menjajaki kemungkinan mengubah paradigma "imitasi" kepada "innovasi".
3. Investasi China bagi Pembangunan akan diarahkan ke sektor-sektor skala menengah-kebawah di negara-negara berkembang.
4. Cina akan membuka generic industry for information dengan dukungan pendanaan bagi implementasi IT lewat Waebo (facebook ala china) dan Baidu (google ala china).
5. Cina akan mengurangi investasi di ASEAN tetapi mendukung ASEAN sebagai investor.

Belajar dari semua poin, sebetulnya politik investasi ekonomi Cina itu alami saja. Mereka tidak tertarik menawarkan pola Strategic Aid gaya Amrik, Conditional Aid ala Barat, Humanitarian Aid versi Skandinavia, atau Trade for Aid ala Jepang.

Jakarta Tenggelam! Menjadi headline semua media mainstream Online  di hari Kamis (17/01/2013). Banjir Jakarta tahun ini, tidak hanya terjadi di wilayah langganan banjir seperti Kampung Melayu. Jalan Sudirman-Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia dan Istana Negara-pun, hampir tenggelam.

Keterangan foto: Presiden menggulung celananya, Presiden SBY meninjau banjir di Wisma Negara, kompleks Istana Jakarta, Kamis (17/1) pagi.  (foto: anung/presidensby.info)

Seperti di informasikan Website Presiden SBY, Istana Kepresidenan Jakarta tak luput dari banjir. Bahkan diperlihatkan, Pak SBY sedang menggulung celananya dan berbasah-basah melihat kompleks Istana yang terendam air hingga 30 sentimeter, terutama di Wisma Negara. Banjir yang melanda sejumlah kawasan Jakarta, praktis melumpuhkan aktivitas warga. Dahsyatnya banjir tahun ini, akibat curah hujan yang tinggi, buruknya infrastruktur drainase di Jakarta, serta berkurangnya daya dukung lingkungan di daerah penyangganya.

Hambalang, tiba-tiba menjadi sangat populer di Indonesia pada tahun 2012. Iya, kasus pembangunan Sport Center yang bermasalah, melambungkan nama sebuah bukit yang terletak tidak jauh di Selatan Jakarta tersebut. Kasus tersebut menyebabkan “tsunami politik” bagi Partai yang berkuasa saat ini.