Pesawat berwarna abu-abu kehitaman itu terbang rendah di langit Sekupang menuju Singapura. Saking rendahnya, sisi kanan dan kiri sayap pesawat itupun dapat jelas terlihat. Kemudian Tribunnews.com menjelaskan, belum diketahui pasti apa tujuan pesawat perang asing itu melintas di langit Batam. Namun kehadiran pesawat perang ini sempat menjadi perbincangan di tengah hangatnya protes Singapura terkait kemunculan kapal perang Indonesia yang diberi nama Usman Harun.
Slider
Kolom Muhammad Ridwan
PNPM Mandiri
Media Sosial
Review Film
Berita
Kuliner
Pesawat berwarna abu-abu kehitaman itu terbang rendah di langit Sekupang menuju Singapura. Saking rendahnya, sisi kanan dan kiri sayap pesawat itupun dapat jelas terlihat. Kemudian Tribunnews.com menjelaskan, belum diketahui pasti apa tujuan pesawat perang asing itu melintas di langit Batam. Namun kehadiran pesawat perang ini sempat menjadi perbincangan di tengah hangatnya protes Singapura terkait kemunculan kapal perang Indonesia yang diberi nama Usman Harun.
Pesawat F-16 Singapura Provokasi Indonesia?
By: Mediawarga.id on 14.51 / comment : 0 Artikel, Berita Hankam, F-16 Sungapura, Opini
Kemudian Markas Marinir di Pulau Nipah perlu ditempatkan sebuah peluru Kendali atau roket seperti MLRS Altros yang bisa menjangkau Pulau Singapura. Sebenarnya dengan Artileri Medan buatan Prancis saja sudah bisa menjangkau Singapura. Hanya dengan tembakan roket MLRS Marinir atau Artileri dari Batam, Singapura yang wilayahnya se-upil bisa dengan mudah dibumi-hanguskan, apalagi jika dilakukan operasi amphibi dan serangan udara.
Indonesia juga harus segera merealisasikan Kapal Selam Kilo untuk menghadapi Kapal Selam Kelas Collin Australia dan Singapura. Kemudian Personil Paskhas di Batam, Pekan Baru dan Medan perlu dibekali dengan rudal anti pesawat Qian Wei seri 2 dan 3 buatan RRC. Indonesia juga harus memiliki rudal jelajah S-300 dan Yakhont untuk ditempatkan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Jangan main api Singapura dan Australia, kalau bisa Malaysia jangan terjebak politik adu domba Ausralia. Penamaan sebuah KRI dengan nama Pahlawan Nasional adalah hak Indonesia, Singapura tidak boleh intervensi.
Menakar Masa Depan Anas Urbaningrum
By: Mediawarga.id on 18.19 / comment : 0 Artikel, Opini, Politik
Prediksi: Aher Pemenang Pilgub Jabar
By: Mediawarga.id on 14.27 / comment : 0 Berita, Opini, Politik
- Aher- Demiz : 32.79%
- Dede Yusuf - Lex : 28.39%
- Rieke - Teten : 16.62%
- Yance - Tatang : 14.17%
- Dikdik - Cecep : 7.05%
- Aher- Demiz : 37.69%
- Dede Yusuf - Lex : 30.20%
- Rieke - Teten : 15.48%
- Yance - Tatang : 12.44%
- Dikdik - Cecep : 4.19%
- Aher- Demiz : 26.6%
- Dede Yusuf - Lex : 18.6%
- Rieke - Teten : 15.48%
- Yance - Tatang : 11.4%
- Dikdik - Cecep : 2.4%
Lagi, Tamparan untuk Bangsa Indonesia
By: Mediawarga.id on 17.00 / comment : 0 Artikel, Berita, Kesra, Opini
Dera, bayi caesar yang terlahir prematur di RS. Zahira, Pasar Minggu, akhirnya meninggal karena gangguan pernapasan. Penyebabnya, keterbatasan peralatan NICU (ICU khusus Bayi) di RS. Zahira, akhirnya Dera harus dirujuk ke RS yang lebih lengkap peralatannya. Namun, nyawanya tidak tertolong, karena terlambat menerima penanganan medis lebih lanjut.
Dera yang terlahir kembar, merupakan anak dari pasangan Eliyas Setyo Nugroho (20 tahun) dan Lisa Darwati (21 tahun). Saudaranya Dara Nur Anggraeni (usia 8 hari) masih bisa diselamatkan. Kini sedang dirawat di RS. Tarakan, Jakarta.
Seperti biasa, setelah kasus Dera di ekspose media, terjadi perdebatan diranah publik. Menurut Ketua Satgas Perlindungan Anak (PA), Muhammad Ichsan, kembali terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Ichsan mengkritik sikap RS yang menolak pasien dan selalu mengatakan bahwa tidak ada kamar alias penuh saat ditunjukkan surat rujukan.
"Jadi pasien belum bicara alat, baru memberikan surat rujuk doang, tapi langsung ditolak," ujar Ichsan. Dilansir Okezone.com (19/02/2013).
Pernyataan Satgas PA langsung dibantah oleh Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi. Menteri Kesehatan menegaskan, bayi Dera tidak bisa langsung mendapatkan perawatan karena keterbatasan fasilitas, bukan karena status ekonomi orang tuanya.
“Itu bukan karena kemiskinan, memang karena tidak ada fasilitasnya". Papar Nafsiah Mboi, mengutip dari bisnis.com.
Kasus Dera, menyeret juga program teranyar Joko Widodo (Jokowi), Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program KJS, oleh beberapa pengamat dianggap tidak efektif. Namun, hal tersebut dibantah Jokowi. Menurut Jokowi, Program KJS sudah benar, namun fasilitas rumah sakit yang perlu ditingkatkan.
"KJS-nya jalan, tapi pendukung di rumah sakitnya yang belum siap 100 persen," kata Gubernur DKI mengutip dari detik.com, Senin (18/2/2013).
Media, Pemilik Media dan Power Holder
By: Mediawarga.id on 19.32 / comment : 0 Artikel, Opini, Politik
- http://www.setkab.go.id/berita-7353-sambutan-presiden-republik-indonesia-pada-puncak-peringatan-hari-pers-nasional-hpn-tahun-2013-senin-11-februari-2013-di-grand-kawanua-international-city-manado.html
- id.wikipedia.org
- Buku Citizen Journalism (Pandangan, Pemahaman dan Pengalaman) Karangan Pepih Nugraha.
Kisruh Demokrat: Persaingan Dua Faksi “Hijau”?
By: Mediawarga.id on 14.19 / comment : 0 Artikel, Opini, Politik
Sumber : https://www.facebook.com/andihakim03
Bila kita amati kasus penangkapan Lutfi Hasan Presiden PKS, sebelumnya tuduhan pada Anas Urbaningrum Demokrat, Akbar Tanjung semasa ketua Golkar, dan pelengserang Gus Dur setelah dituduh korupsi bantuan Sultan Brunei, maka sekarang kita sedikit faham bahwa korupsi ketimbang sebuah aksioma ia adalah alat kekuasaan.
Korupsi dalam kasus-kasus disebut di atas bukan lagi satu praktik pelacuran uang oleh sistem, tetapi ia "lepas" dari referensinya sendiri; korupsi adalah alat penekan sekaligus negosiasi dalam konflik-konflik.
Bila kita simak kasus BLBI yang melibatkan Wapres Boediono, publik sampai hari ini tidak pernah mendapatkan satu kejelasan dari kasus-kasus yang dibuka ke pada mereka. Maksudnya, kasus korupsi tersebut hilang begitu saja tanpa ada kepastian hukum. Ini karena setelah negosiasi-negosiasi antara tersangka, tertuduh, penuduh, selesai dibicarakan, maka case closed, kasus di-peti-es-kan.
Dalam teori konflik ini disebut latent conflicted antagonism material. Materi-materi laten (tersembunyi) yang sekali-kali dapat dimunculkan apabila diperlukan untuk menekan, mendorong, menjatuhkan, atau menegosiasikan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi.
(Seorang Aktifis, Akademisi, Tinggal di Jerman)
Kenapa tingkat kemiskinan di beberapa region Indonesia terus bertambah? Sebetulnya agak mudah diterangkan.
Pertama, semenjak proses desentralisasi (politik), dimana kaki tangan kekuasaan pusat di daerah diamputasi, maka pemerintahan di daerah menganggap mereka memiliki kemampuan melakukan kebijakan (policy) dan memberikan solusi atas jurang kemiskinan di daerahnya.
Kedua, alasan desentralisasi di Indonesia pasca 1998, belum diketahui pasti, tetapi argumen utama adalah bahwa selama masa Soeharto; pusat (Jakarta) menikmati kue terbanyak pembangunan (ekonomi) dengan mengeksploitasi kemiskinan.
Di sini dapat diterangkan, bahwa alam pikiran mereka yang menuntut desentralisasi masih berpikir Marxian; yang melihat ketimpangan/imbalance dan kesenjangan (inequality) sebagai masalah sosial utama. Sehingga selalu jawabannya adalah bagaimana pendekatan dialektika materialisme-historis yaitu politik-ekonomi menjawab masalah.
Alam pikiran dialektiktis seperti ini mudah sekali dimanfaatkan oleh mereka yang mengerti bagaimana caranya "mengkapitalisasi" sumber daya alam daerah.
Sehingga kita dapat melihat bagaimana para kepala daerah ini mendorong insentif pusat tetapi ingin diberi otonomi penuh mengejar pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Sayangnya ada tiga faktor besar penghambat dalam proses memandirikan diri ini;
Demi menerangkan hal ini, mula-mula adalah bahwa tingkat disparitas kemiskinan dapat dilihat dari dua jurusan: pertama jurang pendapatan (income gap), dan kedua lokus spasial (ruang) seperti kota vs. desa, urban vs rural.
Bila beberapa tahun lalu orang masih percaya bahwa umumnya penduduk miskin itu ada di desa (dengan alasan mereka kurang terdidik, pekerja kasar, dan sektor pertanian), maka trend arah kemiskinan mulai bergerak dari desa ke kota, dari rural ke urban, atau dari negara miskin ke negara "middle income" alias berkembang.
Bagaimana model ini dapat diterangkan;
2014 : Bisakah Sipil Jadi Presiden?
By: Mediawarga.id on 19.12 / comment : 0 Artikel, Opini, Politik
Dalam sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, medio tahun 2001, Kepala Staf Territorial (Kaster) TNI saat itu, Letjend Agus Widjoyo, pernah memaparkan peran TNI dalam kepemimpinan nasional pasca 1998. Dalam presentasinya, Agus Widjoyo waktu itu menampilkan sebuah grafik, yang menggambarkan trend penurunan peran TNI dalam kepemimpinan nasional periode 1998-2003.
Ada Udang di Balik (Bukit) Hambalang [Bagian Kedua]
By: Mediawarga.id on 18.14 / comment : 0 Artikel, Kasus Hambalang, Opini
Desa Tangkil (Kiri Atas) dan Komplek PPMP-TNI dilihat dengan Google Earth |
1. Cina akan bergerak dari manufactured society menjadi value-added society.
2. China akan menjajaki kemungkinan mengubah paradigma "imitasi" kepada "innovasi".
3. Investasi China bagi Pembangunan akan diarahkan ke sektor-sektor skala menengah-kebawah di negara-negara berkembang.
4. Cina akan membuka generic industry for information dengan dukungan pendanaan bagi implementasi IT lewat Waebo (facebook ala china) dan Baidu (google ala china).
5. Cina akan mengurangi investasi di ASEAN tetapi mendukung ASEAN sebagai investor.
Keterangan foto: Presiden menggulung celananya, Presiden SBY meninjau banjir di Wisma Negara, kompleks Istana Jakarta, Kamis (17/1) pagi. (foto: anung/presidensby.info) |
Ada Udang Dibalik (Bukit) Hambalang [Bagian Pertama]
By: Mediawarga.id on 02.04 / comment : 2 Artikel, Kasus Hambalang, Opini
Keterangan Photo : Komplek PPMP-TNI |
Dari Bukit Hambalang Memandang Tanah Kelahiran [Bagian Kedua]
By: Mediawarga.id on 18.48 / comment : 0 Berita, Informasi, Opini
ooooOoooo
Dari Bukit Hambalang Memandang Tanah Kelahiran
By: Mediawarga.id on 23.32 / comment : 0 Berita, Informasi, Opini
Ketika "Ngangkang" Jadi Perbincangan
By: Mediawarga.id on 00.17 / comment : 0 Opini
Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) menilai larangan perempuan duduk ngangkang di sepeda motor, adalah peraturan sia-sia. Selain tidak perlu diatur, hal tersebut dianggap mengada-ada dan bermuatan politis. Dilansir Okezone.com (Kamis, 03 Januari 2013).
Berita mundurnya Andi Malarangeng sebagai Wanbin Demokrat, serta pemecatan Ruhut Sitompul dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat cukup menyita perhatian semua media massa pada bulan Desember ini. Pasalnya, Andi Malarangeng dan Ruhut ‘Poltak” Sitompul dikenal sebagai loyalis SBY. Oleh beberapa pengamat, Mundurnya Andi Malarangeng dan Pencopotan Ruhut adalah upaya “mempreteli” para loyalis SBY di pengurus DPP dan Wanbin Demokrat. Reshuffle besar-besaran pengurus DPP Demokrat mengindikasikan semakin meruncingnya friksi ditubuh partai dengan lambang Bintang Mercy ini.